Universitas Padjajaran menunda pemilihan rektor setelah teguran pemerintah

Universitas Padjajaran menunda pemilihan rektor setelah teguran pemerintah – Dewan Pengawas Universitas Padjajaran (MWA) telah menghentikan proses pemilihan rektor di Bandung, Jawa Barat, mengikuti perintah dari pemerintah.

Universitas Padjajaran menunda pemilihan rektor setelah teguran pemerintah

Keputusan itu diambil pada hari Sabtu pada rapat dewan. Ketua MWA Rudiantara mengatakan rapat pleno di mana anggota dewan akan memutuskan rektor baru untuk periode 2019 hingga 2024 telah dibatalkan.

“Ada beberapa perkembangan selama proses pemilihan, yang akan kami perbaiki,” tambahnya setelah pertemuan.

Rudiantara, yang juga menteri komunikasi dan informasi, mengatakan prosedur perbaikan ini bertujuan untuk menegakkan pemerintahan yang baik di universitas.

Universitas telah memulai proses pemilihan rektor baru untuk periode 2019 hingga 2024 pada 15 September. Panitia seleksi telah memilih tiga kandidat untuk diajukan ke MWA, yang akan memutuskan rektor baru.

Kandidat yang terpilih adalah Obsatar Sinaga dari Sekolah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang juga wakil ketua MWA, Aldrin Herwany dari Sekolah Ekonomi dan Bisnis dan Atip Latipulhayat dari Sekolah Hukum.

Obsatar dituduh melakukan kekerasan dalam rumah tangga, mendorong Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir untuk meminta Ombudsman Indonesia meninjau prosesnya.

Ombudsman menemukan bahwa panitia seleksi tidak memiliki prosedur untuk menanggapi keluhan publik tentang para kandidat.

Rudiantara membantah bahwa penangguhan proses pemilihan adalah karena keluhan masyarakat.

Dia mengatakan proses pemilihan tidak dapat dimulai kembali dari awal, menambahkan bahwa kedelapan kandidat itu masih memenuhi syarat.

Ini telah ditunda selama dua minggu.

“Masa jabatan rektor saat ini berakhir pada 13 April. Pada 13 Januari, kami akan menamai rektor baru untuk periode 2019 hingga 2024,” kata Rudiantara.

Ini bukan pertama kalinya bahwa pemerintah telah mengganggu proses pemilihan rektor di universitas negeri, meningkatkan kekhawatiran tentang kemandirian mereka.

Intervensi negara diizinkan berdasarkan Peraturan Menteri 2010 yang memberikan penelitian, teknologi dan menteri pendidikan tinggi setara dengan 35 persen suara ketika seorang rektor diangkat untuk pemilihan. 65 persen lainnya berada di tangan dewan pengawas.

Pada 2016, Nasir menunda pemilihan di empat universitas negeri, termasuk Universitas Sumatera Utara, karena maladministrasi. Ombudsman mengatakan, pihaknya juga menerima keluhan tentang dugaan suap di tujuh universitas negeri di Sumatra, Jawa dan Sulawesi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *