Ribuan guru di C. Jawa mogok, meninggalkan sekolah ‘lumpuh’

Ribuan guru di C. Jawa mogok, meninggalkan sekolah ‘lumpuh’ – Sekitar 6.000 guru berbasis kontrak di Wonogiri, Jawa Tengah, telah melakukan pemogokan, secara efektif menghentikan kegiatan sehari-hari di beberapa taman kanak-kanak, sekolah dasar dan menengah di wilayah itu pada hari Selasa.

Ribuan guru di C. Jawa mogok, meninggalkan sekolah ‘lumpuh’

Para guru, yang dikelompokkan di bawah Kontrak Pembela Guru Kontrak (FPHI), memprotes penolakan pemerintah untuk memberi mereka status pegawai negeri sipil, bahkan setelah mereka gagal melewati proses rekrutmen untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah berbasis kontrak (PPPKs) ).

“Kami menuntut pemerintah pusat untuk memberikan guru status CPNS tanpa harus menjalani proses rekrutmen CPNS secara umum,” kata ketua forum guru kontrak Wonogiri, Sunthi Sari, di depan gedung Dinas Pendidikan Wonogiri.

Dia mengatakan sekitar 90 sekolah dasar di wilayah itu lumpuh karena pemogokan, karena mayoritas guru bukan pegawai negeri.

“Kami meminta maaf dengan tulus. Kami harus membuat keputusan sulit untuk membuat pemerintah mendengarkan apa yang harus kami katakan, ”kata Sunthi.

Sementara itu, Kepala Sekolah Kepala Sekolah Wonogiri Mahmud Yunus mengatakan sekitar 78 sekolah menengah pertama dan atas masih beroperasi karena sebagian besar guru mereka adalah pegawai negeri sipil yang tidak berpartisipasi dalam pemogokan.

Kepala Dinas Pendidikan Wonogiri Siswanto mengatakan dia menyesali protes karena tidak adanya guru telah menghentikan kegiatan di beberapa sekolah.

“Kami telah menginstruksikan guru PNS yang tersisa untuk menggabungkan kelas bersama. Apa pun yang diperlukan untuk melanjutkan kegiatan sehari-hari di sekolah, ”katanya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan umum para guru berbasis kontrak dengan menaikkan gaji mereka.

“Guru yang gagal dalam perekrutan CPNS atau perekrutan PPPK akan menerima kenaikan gaji,” kata Moeldoko pada hari Selasa sebagaimana dikutip oleh kompas.com.

Namun, dia mengatakan dia tidak dapat mengungkapkan jumlah pasti untuk kenaikan itu, karena itu masih dihitung oleh Departemen Keuangan dan Kementerian Reformasi Administrasi dan Birokrasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *