Partai Golkar telah membantah tuduhan bahwa telah menerima uang

Partai Golkar telah membantah tuduhan bahwa telah menerima uang terkait dengan kasus korupsi di proyek pembangkit listrik tenaga batubara (PLTU) di Riau.

Fadli Nasution, pengacara Eni Maulani Saragih, seorang anggota parlemen Golkar yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dalam proyek pembangkit listrik Riau-1, telah mengklaim bahwa kliennya menggunakan sebagian uang suap yang diterima dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mendanai kongres nasional yang luar biasa (munaslub) pada bulan Desember.

Partai Golkar telah membantah tuduhan Ketua partai Airlangga Hartarto, yang terpilih selama kongres, membantah tuduhan itu pada hari Senin.

“Ketua panitia kongres ‘Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan itu tidak benar,” kata Airlangga.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) penyidik ​​menangkap Yohanes dan Eni, yang merupakan wakil ketua Komisi VII DPR yang mengawasi sumber daya energi dan mineral, selama operasi pada bulan Juli. Mereka akhirnya disebut tersangka karena anggota parlemen diduga menerima suap sebesar Rp 6,25 miliar (US $ 427.500) dari pengusaha untuk mengamankan proyek Riau-1.

Badan anti-birokrasi itu juga menamai mantan menteri urusan sosial dan politisi Golkar Idrus Marham seorang tersangka dalam kasus yang diduga mendorong penandatanganan perjanjian jual beli listrik antara perusahaan Johannes, Blackgold Natural Resources Limited, dan perusahaan listrik milik negara PLN.

“Selama kongres, Eni menjadi bendahara komite. Saat itu, dia meminta [Johannes] untuk Rp 2 miliar, dan kemudian menggunakannya untuk dana operasional untuk kongres, kata Fadli.