KPK menerima laporan gratifikasi tiket Asian Games gratis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 14 laporan gratifikasi dalam bentuk tiket Asian Games gratis dari sejumlah pejabat negara dan pegawai pemerintah.KPK menerima laporan gratifikasi tiket Asian Games gratis.

Orang-orang mengemas upacara pembukaan Asian Games di kompleks olahraga Gelora Bung Karno di Jakarta pada 18 Agustus. (Reuters / Cathal Mcnaughton)

“[Pada Selasa], kami telah menerima 13 laporan tiket gratis yang tidak digunakan serta laporan dari dua tiket yang digunakan,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah pada hari Selasa.

Febri, bagaimanapun, menolak untuk menentukan rincian dari tiket gratis yang dilaporkan. “Ada pejabat yang menerima tiket untuk upacara pembukaan Asian Games.”

KPK menerima laporan gratifikasi tiket Asian Games gratis Menurut badan antigraft, pejabat yang melaporkan hadiah yang melanggar hukum berasal dari berbagai lembaga dan posisi, termasuk direktur jenderal, direktur, kepala unit sub-direktorat, sekretars dan perwakilan akun di direktorat jenderal Direktorat Jenderal Departemen Keuangan.

Febri menambahkan bahwa KPK memiliki waktu maksimum 30 hari untuk memverifikasi laporan apakah tiket gratis itu adalah gratifikasi.

“Belum terlambat bagi pejabat lain untuk melapor ke KPK jika mereka menerima hadiah serupa,” kata Febri. Jika para pejabat gagal melaporkan gratifikasi dalam 30 hari, pemecah korupsi dapat mengadili mereka karena menerima suap.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 12B UU Tipikor 2001, gratifikasi termasuk uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga atau tiket perjalanan gratis, akomodasi, wisata atau perawatan medis, antara lain.

Namun, KPK menyatakan bahwa tiket gratis tidak akan dihitung sebagai gratifikasi jika mereka undangan resmi untuk hadir di suatu acara sebagai wakil dari kementerian atau lembaga negara.

Sebelumnya, ia menyatakan telah menerima laporan dari pejabat yang meminta atau menerima tiket Permainan gratis karena beberapa perusahaan negara diminta untuk membeli tiket untuk pejabat.