Batam di Indonesia memudahkan pemberian izin usaha untuk meningkatkan investasi

jrklik – Batam di Indonesia memudahkan pemberian izin usaha untuk meningkatkan investasi Pemerintah telah meluncurkan layanan investasi satu atap di Batam untuk membantu memproses izin usaha di kota pulau itu, yang telah ditetapkan sebagai salah satu zona ekonomi khusus negara tersebut.

Batam di Indonesia memudahkan pemberian izin usaha untuk meningkatkan investasi

agenjudi212 – Layanan satu atap berlokasi di mal layanan publik yang diresmikan baru-baru ini oleh Kantor Menteri Ekonomi Koordinator.

Susiwijono, sekretaris di Kantor Menteri Ekonomi Koordinator, mengatakan bahwa klinik tersebut akan membantu mempercepat penerbitan izin terkait barang, tanah, lingkungan, tenaga kerja, dan imigrasi.

Fasilitas ini akan terhubung ke sistem online single submission (OSS), layanan lisensi pemerintah berbasis web terpadu yang dimaksudkan untuk menyederhanakan proses mendapatkan izin usaha untuk perusahaan di berbagai sektor, tidak termasuk keuangan dan pertambangan.

Layanan satu pintu diharapkan untuk meningkatkan investasi di wilayah ini karena kesulitan dalam memperoleh lisensi sering menghambat para pelaku bisnis, setelah menyebabkan Indonesia merosot ke posisi ke-73 pada Indeks Kemudahan Berbisnis Doakan Bisnis Bank Dunia 2019 dari posisi sebelumnya yaitu 72.

“Tugas sulit kami dalam dua tahun terakhir adalah meningkatkan neraca perdagangan, yang telah mengalami defisit. Klinik bisnis diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang sering dihadapi oleh investor untuk meningkatkan iklim investasi, yang pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan neraca perdagangan yang lebih baik, ”kata Susiwijono.

Dia mengakui bahwa dualisme kepemimpinan antara pemerintah Batam dan Otorita Pengembangan Industri Batam (BP Batam) telah membingungkan para investor. Dia menambahkan bahwa masalah ini tidak lagi menjadi penghalang menyusul rencana pemerintah untuk menggabungkan kedua badan tersebut.

“Kami tidak ingin masalah ini menjadi penghalang karena pemerintah telah memutuskan untuk menunjuk walikota Batam sebagai kepala BP Batam ex-officio,” katanya.

Bertindak sebagai kepala BP Batam adalah Edy Putra Irawadi, mantan staf ahli Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, yang baru-baru ini dilantik oleh menteri untuk memimpin masa transisi antara kedua pihak.

Darmin sebelumnya mengatakan masa transisi diperkirakan akan berlangsung hingga 30 April, batas waktu untuk amandemen peraturan pemerintah yang akan bertindak sebagai dasar hukum untuk penunjukan walikota Batam sebagai ex-officio kepala BP Batam.

Saat ini, BP Batam memiliki wewenang untuk menerbitkan 62 lisensi investasi, sedangkan administrasi Batam 155 lisensi. Batam di Indonesia

“Kami sedang berupaya untuk menggabungkan proses perizinan dua pihak berwenang menjadi satu sistem,” kata Susiwijono.

Kebijakan yang tidak konsisten yang dihasilkan dari dualisme kepemimpinan di Batam disalahkan atas penurunan pertumbuhan ekonomi. Wakil Walikota Batam Amsakar mengatakan perubahan dalam kebijakan pemerintah dan dualisme telah menjadi penyebab tren penurunan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini sejak 2013.

“Kami ingin pertumbuhan ekonomi Batam bergerak kembali ke arah yang positif. Mal layanan publik diharapkan dapat memberikan solusi, ”katanya.

Kepala BP Batam Edi mengatakan, geopotensial Batam harus mendorong pemerintah untuk mengubah kawasan itu menjadi pintu gerbang layanan investasi Indonesia.

“Batam telah dikembangkan menjadi kawasan industri sejak 1971 karena sifat geografisnya, jadi kami memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan pengembangan,” kata Edi, merujuk pada kedekatan pulau itu dengan Singapura.

Edi menyatakan harapan bahwa investor akan menaruh kepercayaan mereka pada layanan sebagai saluran untuk mengatasi rintangan yang sering mereka hadapi dalam memperoleh izin usaha. Batam di Indonesia

Layanan publik Batam adalah mal di antara 500 di negara ini, yang dikelola oleh pemerintah kota dan kabupaten.

Layanan tersebut bertujuan untuk membantu meningkatkan iklim investasi negara itu, karena kesulitan dalam memperoleh izin sering membuat orang enggan untuk membuka usaha, menurut survei yang dilakukan oleh program Badan Perencanaan Pembangunan Nasional-Kanada bersama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *